Tuesday, November 29, 2016


Kivlan Zen : Ada para Taipan Besar di Balik Ahok


Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen
(Mentarisenja12)--Tokoh Militer Indonesia yang pernah memegang jabatan Kepala Staf Kostrad ( Kas Kostrad) ABRI Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyebutkan ada tokoh besar di balik kekuatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang secara terang-terangan memberikan dukungan.

"Para Taipan itu tokoh besar di balik Ahok, yang buat pulau reklamasi kan di rancang untuk orang-orang China. Apartemen itu nanti aksesnya hanya untuk orang China daratan". Kata Kivlan kepada Islamic News Agency (INA) usai diskusi di Markas HMI, Jakarta senin ( 28/11/82) kemarin.

Bukan hanya itu, Kivlan menyebutkan nama-nama serta perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri dibelakang Ahok.

"James Riyadi, Tomy Winata, Group Astra, Group Podomoro," kata tokoh militer Indonesia ini kepada kantor berita yang dikelola Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Melihat hal itu, ia menilai bahwa para Taipan akan menjadikan Indonesia sebagai Chinaisasi yang diawali dengan merampas hak-hak rakyat Indonesia terlebih dahulu melalui reklamasi.

" Pemerintah harus segera sadar akan hal ini, Ahok ini harus ditumbangkan kalau tidak 2019 nanti akan merubah Republik China-Indonesia," terang Kivlan.

Oleh sebab itu, dia mendukung aksi untuk mendesak agar Ahok segera dipenjara. Lewat aksi 212 nanti, Kivlan berharap Ahok bisa dihukum atas perbuatannya.

"Jika Ahok tumbang, saya pastikan tokoh-tokoh kuat dibelakangnya akan runtuh, dan Indonesia akan selamat,"tutupnya.
(sumber : hidayatullah.com)
 Ini Daftar Penginapan Gratis Bela Islam III, Sebarkan !



(Mentarisenja) – Aksi Bela Islam Jilid III 2 Desember mendatang kian dekat. Beberapa masjid di Jakarta siap menampung untuk menjadi tempat bermalam.
Redaksi SuaraJakarta.co berhasil menghimpun beberapa informasi yang didapatkan dari pesan berantai yang ada di whatsapp. Berikut informasinya.
  1. Yayasan Kafila Thoyyiba
Alamat: Jalan Raya Bogor KM 22 Nomor 22, Rambutan, Ciracas Jakarta Timur, sebelah Pasar Induk Kramat Jat.
Fasilitas: Ruang Tidur, Minum
Hubungi: Hasan 087882491986 dan Haji Iyan 081399289223

2. Wilayah Petamburan
Hubungi: Muhammad Alathos 08151855234

3. DKM Masjid Al-Ikhlas Kebagusan
Bisa tampung 200 orang
Fasilitas: Ruang Tidur, AC, Minum, Sarapan Pagi
Hubungi: Umar Nadi 08158225576

4. DKM Masjid Al-Ihsan
Alamat: Jl. Taman Kb. Sirih III/ 8-Kel. Kampung Bali-Kec. Tanah Abang-Jakarta Pusat (Seberang Bank Indonesia, Belakang Kementerian Agama MH. Thamrin/ Belakang Takes Mantion Hotel). Lokasi Masjid kurang lebih 10 Km ke Masjid Istiqlal.
Fasilitas : Ruang Tidur Ac (Ruang Utama), Ruang Tidur Aula & Lantai 2, Minum + Kopi, Sarapan Pagi, Free
Hub : Ust. Abu Hafshoh 081315071010, Ust. Tio 08994355029, Ust. Ubay 0811850352, Ust. Ghofur 087888627718, Ust. Sholihin 087774843716

5. Masjid Raya Al Ittihaad Tebet Mas
Fasilitas: Makan Malam (Malam Jum’at) & Sarapan Pagi (Jum’at Pagi)
Informasi : Sekretariat MRAI Jl. Tebet Mas Indah H. Budiono : 0811106447, H. Hasanuddin : 081299413560, Rustam : 085810199929

6. DKM Masjid Al-Ma’mur Tanah Abang
Kontak: anang 0812 8021 0125, wawi 0821 1446 0 618, al ma mur 021 3102 924

7. Rumah Quran Youth Care
Fasilitas: Ruang Tidur dengan kasur, Minum , Sarapan Pagi, Free
Hubungi: M Kusnan 082111218333
Kapasitas: Ratusan Jamaah
Alamat: kelurahan pejaten timur, Pasar Minggu, jaksel. Dekat Stasiun Pasar Minggu Baru dan Halte Busway PMD. (sumber : gardacakrawala.com)
 PP Pemuda Muhammadiyah : Kader PDIP Silahkan Ngaji di Muhammadiyah



(mentarisenja) – Hari ini, Senin (28/11) kemarin digelar acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah. Acara dimulai pukul 08.30 WIB di hall Hotel Narita, Kota Tangerang.
Beberapa tamu undangan yang hadir diantaranya Dr.Haedar Nashir (Ketum PP Muhammadiyah), Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) dan Dr.Achmad Badawi (Rektor UMT).

Dalam kesempatan ini, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah memberikan sambutan untuk para peserta Tanwir. Dalam pidato, Dahnil menyinggung Pak Hasto Kristiyanto agar kader PDIP meniru semangat Marhaen Bung Karno.
“Pak Hasto, Bung Karno adalah Marhaen yang peduli dengan rakyat kecil, mungkin dulu beliau terinspirasi spirit Surat Al Maun saat berguru ke KH.Ahmad Dahlan. Saya sarankan, Kader PDIP yang muslim silahkan ngaji di Muhammadiyah”, tegas Dahnil.

Pergelaran Tanwir Pemuda Muhammadiyah ini akan berlangsung hingga Hari Rabu, 30 Desember mendatang dengan mendatangkan tokoh-tokoh Nasional.sumber: sangpencerah.id

Wednesday, November 16, 2016

Malam ini, Kapolri mendadak datang ke Gedung PP Muhammadiyah

foto : ketua PP Muhammadiyah, Kapolri dan Din Syamsudin
(mentarisenja12) – Malam ini, Selasa (15/11) sekitar pukul 21.15 WIB, Kapolri mengunjungi Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat. Kedatangan Kapolri Tito Karnavian malam ini tidak diketahui banyak pihak.

Kuat dugaan, kunjungan malam ini terkait hasil pengumuman gelar perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama. Hasil pantauan di lokasi, pertemuan tertutup dengan beberapa Ketua PP Muhammadiyah berlangsung sekitar 1 jam.

Sekitar pukul 22.25 WIB, Kapolri beserta rombongan pengawal keluar dari gedung PP Muhammadiyah diantar Pak Haedar Nashir, Busyro Muqoddas dan Hajriyanto Thohari. Dengan berpamitan “Assalamu’alaikum”, Pak Tito langsung masuk ke mobil.
(sumber: sangpencerah.id)
Ngeri ! Aksi 25 November dan Aksi Tarik Uang Massal berpotensi Legserkan Presiden Jokowi


foto : Ilustrasi rush money

(mentarisenja12) - Demo 25 November 2016 dan aksi tarik uang di bank (rush money) dalam jumlah besar, berpotensi melengserkan Jokowi dari kursi Presiden RI. Aksi ini merupakan lanjutan dari demo 4 November 2016 yang menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama.

Demo 25 November 2016 dan aksi tarik uang di bank pada hari yang sama akan dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia jika tuntutan mereka tak dipenuhi pemerintah dan polri.

Seruan tarik uang di bank 25 November 2016 sudah digaungkan sejumlah tokoh agama di media sosial (medsos) dan aplikasi Whats App. Aksi tarik uang di bank pada hari yang sama diyakini mampu menggoyahkan perekonomian Indonesia.

Target Rush Money 25 November yakni menguras cadangan uang di bank sebesar Rp 100 triliun. Untuk mencapai target tersebut, para pengusaha muslim diminta menarik uangnya di bank dalam jumlah besar. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah dianjurkan menarik uangnya di bank Rp 2 juta per orang.

Aksi tarik uang di bank secara besar-besaran ini akan menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.
“Rush Money akan menimbulkan tiga aspek, yakni ekonomi, sosial, dan politik. Akan timbul kekacauan dalam sistem perbankan. Bank akan kekurangan uang, sehingga menimbulkan gejolak ekonomi. Bank Indonesia (BI) akan kewalahan dan tidak mungkin mendistribusikan uang dalam jumlah banyak pada waktu bersamaan,” ujar Andy kepada pojoksatu.id, Senin (14/11/16).

Menurut Andy, gerakan Rush Money akan menimbulkan keresahan di masyarakat karena bank akan kewalahan memenuhi permintaan masyarakat yang begitu tinggi.

“Ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kasus Soeharto bisa terulang. Kasus kerusuhan Mei membuat masyarakat ketakutan. Saya juga mengalami, antre di bank,” imbuh Andy.

Pendapat serupa disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. Jimly menduga demo 25 November 2016 memiliki agenda untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.

Dikatakan Jimly, demo 25 November bukan lagi menuntut proses hukum atas kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Aksi itu sudah mengarah ke pemakzulan Presiden Jokowi.

“Saya sebagai Ketua ICMI tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional,” tegas Jimly.

Jimly mengatakan, masyarakat memang tidak bisa dilarang melakukan aksi unjuk rasa. Namun Jimly menyayangkan jika demo 25 November ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Jimly menganjurkan kepada umat Islam agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi karena berpotensi menyimpang dan menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kalaupun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah,” tandas Jimly. 
(sumber : nusanews)

Tuesday, November 15, 2016

Dubes Mesir : Syekh Amr diundang Kelompok yang dekat dengan Partai Penguasa Indonesia


Foto KH.Muhyiddin di Kedubes Mesir
Jakarta - Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan kerjasama Internasional, KH.Muhyiddin Junaidi, mendatangi Duta Besar Mesir untuk Indonesia. Ahmad Amr Muawab, Senin (14/11/2016).

Hal itu sebagai langkah dalam menyikapi kedatangan Ulama Mesir, Syeikh Musthofa 'Amr Wardhani sebagai saksi meringankan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

"Berdasarkan keterangan Dubes Mesir untuk Indonesia, dia (Syeikh Musthofa) diundang oleh salah satu kelompok yang dekat dengan partai penguasa," ujar KH.Muhyiddin Junaidi seperti dilansir Pojoksatu.

Namun, kata Muhyiddin, Syeikh Musthofa sama sekali tidak mengetahui jika dia diundang untuk menjadi saksi meringankan kasus Ahok. Bahkan, kata Muhyiddin Junaidi, Syeikh Musthofa tidak tahu soal aksi damai 4 November 2016 yang diikuti ratusan ribu umat Islam Indonesia.

" Ini semua hasil rekayasa, ada kelompok tertentu yang coba terus-menerus melakukan adu domba untuk menciptakan ketidaknyamanan, memperkeruh suasana politik dalam negeri," tegas Muhyiddin.

Menurut Muhyiddin, Syeikh Mustofa menginap di kediaman Dubes Mesir untuk Indonesia  tadi malam. Dia akan mengisi ceramah di beberapa tempat di tanah air.

" Dubes Mesir menegaskan tidak akan menggadaikan hubungan bilateral dengan Indonesia untuk kepentingan kecil seperti ini. Dia tidak ridho melihat konflik Timur Tengah menjalar ke Indonesia," Imbuh Muhyiddin.

Monday, November 14, 2016

Langkah MUI Jika Ahok Dinyatakan tidak Bersalah
  

 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Jakarta-- Tim Advokasi pandangan dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengajukan praperadilan jika gelar perkara kasus dugaan penistaan agama menghasilkan kesimpulan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bersalah.

"Kalau Polisi dalam kesimpulan gelar perkaranya berpandangan bahwa tidak ditemukan dugaan penistaan dan penodaan agama, kita akan lawan dengan mekanisme hukum, yaitu mengajukan praperadilan," kata Koordinator Tim Advokasi MUI Ahmad Yani dikutip dari Antaranews, senin (14/11/2016).

Dari pandangan tim advokasi yang saat ini memiliki 481 anggota tersebut, kepentingan gelar perkara sebetulnya tidak diperlukan, karena kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana.

"Pandangan kami ada atau tidak gelar perkara, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Itu (gelarperkara) hak kepolisian, silakan saja," ujar ahmad.

Ahmad meminta perwakilan dari tim advokasi MUI untukdi ikutsertakan dalam gelar perkara tertutup yang dilakukan di Gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri.

Dalam gelar perkara tersebut, Polri telah mengundang 20 saksi ahli untuk turut hadir, sementara perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga terkait juga diundang.

Para saksi ahli nantinya secara bergiliran akan memberikan pandangannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Gelar perkara tersebut akan dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.  

Pengamat : Jokowi jadikan Intelejen sebagai Kambing Hitam

Pengamat :Jokowi Jadikan Intelijen sebagai Kambing Hitam diatas Kebijakannya
 
Pidato Jokowi di Istana Negara
Jakarta- Aksi Presiden Joko Widodo yang meninggalkan peserta Aksi Damai Bela Al-qur'an ( aksi damai 411) ke Bandara Cengkareng, dinilai berdasarkan masukan intelijen yang salah.

Presiden Jokowi diberi masukan, aksi 411 ini hanya diikuti oleh kelompok radikal, dan maksimal 18 ribu orang saja. Ternyata informasi dari intelijen keliru, sebab peserta aksi 411 justru mencapai jutaan orang dan dari lintas elemen umat Islam.

Menanggapi hal ini, pengamat Intelijen, Jaka Setiawan mengatakan, dalam aksi damai 411 Presiden Jokowi justru menjadikan Intelijen sebagai kambing hitam. 

" Intelijen dalam aksi 411 justru dijadikan kambing hitam atau banper untuk menutupi kebijakannya yang salah total dalam menyikapi 411 " kata Jaka saat dihubungi baru-baru ini.

Menurut Jaka, justru yang digunakan Jokowi untuk menilai aksi 411 adalah media crawl dan buzzer analisis dari sosial media.

"Wajar kalau kebijakannya amburadul khususnya dalam masalah keamanan dan politik",tegas Jaka yang juga Direktur Pengkajian Kebijakan Strategis Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia(PUSHAMI) ini.

Padahal, lanjut Jaka, Jokowi beberapa waktu yang lalu baru mengangkat staf presiden bidang Intelijen." Ini perlu dievaluasi" ujar alumni S2 Kajian Intelijen Strategik UI ini.

Sebagaimana diketahui, pasca aksi Damai Bela Qur'an yang dihadiri lebih dari 1 juta orang, Presiden sempat menyoal data Intelijen terkait data Aksi Damai Bela Islam Jum'at 4 November 2016.
"Perkiraan kalkulasi (jumlah demonstran) harus di detailkan lagi," tegas Jokowi di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan(8/11/2016).

Presiden Joko Widodo mengatakan sebelum demo, dirinya mendapat informasi jumlah peserta sekitar 18 ribu orang. Namun fakta dilapangan jumlahnya diatas 1 juta sementara jumlah aparat yang dikerahkan hanya 16 ribu.

Sementara itu, tindakan Jokowi yang memilih menghindar dari umat Islam dalam Aksi Damai 411 dimungkinkan karena informasi sepihak, yang boleh jadi dari Intelijen yang tidak netral, dalam hal ini, jelas-jelas kontra Ideologi pada peserta aksi damai.

"Intelijen estimate itu harus netral dan obyektif, jikapun berpihak maka harus berpihak kepada National Interest. Dua point ini kalau terjadi berbahaya untuk negara," tutupnya menghimbau.

Menurut Jaka, memang benarJokowi mendapat Informasi dari Intelijen, tetapi informasi itu keliru. Ada 2 kemungkinan. Pertama, Intelijen yang memberikan informasinya masih awam. Kedua, Intelijen yang memberi Info punya kontra Ideologi dengan Gerakan Akasi damai 411.(sumber ; Islampos)

Friday, November 11, 2016

  Dana Sertifikasi Molor, 2 Dinas Saling Menuding

Ilustrasi
Wonosari--Para guru di Gunungkidul tampaknya harus kecewa. Pasalnya tunjangan profesi guru atau lebih dikenal dengan tunjangan sertifikasi yang seharusnya dapat dicairkan pada awal bulan November 2016 terpaksa harus molor. Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul berdalih bahwa molornya pencairan dana tersebut karena adanya keterlambatan turunnya Surat Keputusan (SK) dari pusat.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Kepegawaian Disdikpora Kabupaten Gunungkidul Riyanto bahwa, keterlambatan turunnya SK menjadi penyebab utama molornya pencairan dana sertifikasi. Sk yang seharusnya turun pada bulan September 2016 baru turun pada pertengahan Oktober 2016 ini. Adapun untuk pencairan tunjangan profesi guru pada triwulan 3 tersebut dibagi dari jenjang TK, Dikdas, SLB, SMA dan SMK dengan jumlah keseluruhan 4809 orang. Keseluruhan Tunjangan tersebut sejumlah Rp 53.082.814.600 dengan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sejumlah Rp 6.337.155.505, sehingga para penerima tunjangan profesi tersebut menerima bersih sejumlah Rp 46.705.659.095.

"Selain turunnya SK yang molor, pengiriman absensi dari sekolah-sekolah seringkali juga terlambat," ujar Riyanto berkelit, Rabu (09/11/2016) siang.

Sementara itu Kabid Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul Syarifudin justru memberikan pernyataan berbeda,. Menurutnya belum cairnya tunjangan profesi guru pada triwulan 3 tersebut dikarenakan belum adanya usulan dari Disdikpora. Pihak dinas sendiri masih mencocokan data verifikasi.

"Dasarnya cair kan bila ada usulan, dananya sudah ada, jika sudah diusulkan ke DPPKAD paling 2 sampai 3 hari kita proses sudah bisa dicairkan, kuncinya ada di Disdikpora," paparnya.
(sumber:sorotgunungkidul.com)
Pakar Hukum Pidana : Ahok jelas Nistakan Islam dan Ajak orang untuk tidak Beragama

Syaiful Bakhri

JAKARTA - Pakar hukum pidana Syaiful Bakhri menyatakan bahwa persoalan yang sedang dihadapi dan itu menyangkut penistaan Al-Qur'an oleh Basuki Tjhaja Purnama sebetulnya sangat sederhana untuk diselesaikan. Dan menurutnya Ahok itu sudah jelas menistakan agama Islam melalui Al-Qur'an.

    "Persoalan ini adalah sederhana sekali. Yang jelas ia sudah menistakan agama. Bahkan sangat jelas ia itu mengajak orang-orang untuk tidak beragama," katanya, Rabu (10/11/2016), di Jakarta.

Ahok membawa-bawa surat Al-Maidah tersebut menurutnya untuk memperngaruhi masyarakat sekitar untuk tidak menggunakannya. "Sehingga akan mudah untuk memperngaruhi masyarakat agar tidak menggunakan ayat-ayat itu," sambungnya.

Seharusnya, pengadilan sudah dapat melihat ini sebagai penistaan. Dan apa yang disampaikan oleh Ahok bukanlah soal tafsir, tetapi soal surat di Al-Qur'an.

"Dan ini bukanlah soal tafsir. Ini murni soal surat Al-Maidah yang ada di dalam Al-Qur'an," tambahnya.

Selain itu, soal akan digelarnya gelar perkara secara terbuka, rektor UMJ ini mengomentari bahwa hal itu seharusnya tidak terlaksana. Sebab, jika sampai terlaksana, maka yang akan terjadi persoalan baru.

"Sudah cukup bukti. Gelar pengadilan itu seharusnya rahasia. Jika terbuka, maka sama saja membenturkan. Dan jangan sampailah terjebak penafsiran-penafsiran apalagi sampai dibuka ke ruang publik," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
Tausyiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan
Majelis Ulama Indonesis


Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim.

Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari 70 ketua umum organisasi-organisasi Islam dan 29 tokoh ulama, zuama, dan cendikiawan muslim, dengan memohon rahmat, hidayah, dan ridha Allah SWT menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Memperkuat pendapat keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 oktober 2016 tentang penistaan agama, dan mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Al Quran dan Al Hadits. Pendapat keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat (haratsat al-din wa siyasat al-dunya), serta memelihara kerukunan hidup antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu "...jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan. Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih ni karena takut masuk neraka. Dibodohin gitu ya..) yang beredar luas di masyarakat. Ucapan tersebut jelas dirasakan umat islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci Al Quran, dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian (judgment) terhadap suatu pemahaman yang diberikan ulama, dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan mengandung kebencian (hate speech). Ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut menunjukkan intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangat potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional.

3. Memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 november 2016 yang telah berlangsung aman dan damai yang dipimpin oleh para ulama, habaib, dan para tokoh Islam. Aksi damai tersebut yang menunjukkan kesatuan dan kebersamaan semua elemen bangsa merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Insiden yang terjadi di luar waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin menciderai aksi damai tersebut.

4. Menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam atas jatuhnya korban (yang terluka maupun yang meninggal dunia), baik dari kalangan peserta aksi dan peserta keamanan dan diharapkan pada masa yang akan datang aksi damai tidak dihadapi dengan tindakan represif.

5. Karena kasus penistaan agama bukan masalah kecil, maka diminta agar proses hukum dijalankan secara berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat luas.

6. Menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa indonesia. Seraya menyerukan dan mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah dan terus memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa.

Jakarta, 9 November 2016.

Dewan pertimbangan majelis ulama indonesia :
Ketua: Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA Sekretaris: Dr. H. Noor Achmad, MA

Misteri Ahok diminta Mundur

Misteri Ahok Diminta Mundur
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Jakarta - Calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan. Betapa tidak? Ahok akhirnya mengaku bahwa ada pihak yang memintanya mundur dari Pilgub DKI.

"Saya sudah diminta untuk mundur karena sudah dilaporkan akan terjadi ketidakpastian dan kekacauan," kata Ahok dalam perbincangan di kantor detikcom, Jl Warung Jati Barat, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2016).

Tentu saja Ahok tak mengiyakan permintaan itu. Ahok akan tetap melaju dalam kontestasi politik Ibukota dengan terus menyosialisasikan program-programnya bersama dengan cawagub Djarot Saiful Hidayat.

Ahok mendapatkan informasi soal permintaan dirinya mundur dari Pilgub DKI itu dalam perbincangan dengan Presiden Jokowi. Namun Ahok menolak menyebutkan siapa teman Presiden yang memintanya mundur.

"Nah di situlah saya diminta mundur, katanya Pak Jokowi dari teman, karena untuk menghindari perang kolosal ini," kata Ahok.

Kini Ahok sudah mantap jalan terus menatap Pilgub DKI. Apalagi banyak tokoh penting yang menyarankannya untuk maju terus.

"Ibu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) mengatakan, 'Tidak ada kata mundur. Ini kita menegakkan ideologi kita, negara kita'," ungkap Ahok

Lalu siapa pihak yang menyuruh Anda mundur, Ahok? "Enggak usah cerita lah," tepis Ahok.
sumber : detik.com

Tuesday, November 8, 2016

Skandal, Kepala Sekolah Cabuli Siswinya


 
Ilustrasi by net
Gunungkidul (mentarisenja12)--Skandal pencabulan oleh Kepala Sekolah sebuah SMK Kesehatan yang berada di Kecamatan Wonosari bisa disebut merupakan pukulan berat kepada sang oknum dan dunia Pendidikan. Di tengah proses hukum yang mengintainya, jabatannya sebagai Kepala Sekolah pun juga ikut terkena imbas. D dikabarkan lengser dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah pasca munculnya kabar laporan pencabulan ke Polres Gunungkidul.

Salah seorang staf pengajar di sekolah tersebut membenarkan perihal adanya pengunduran diri D dari jabatan Kepala Sekolah. Surat pengunduran diri sendiri sudah diterima sekolah sejak Kamis (03/11/2016) sore.

“Surat pengunduran diri sudah kami terima dan sedang diproses,” terang salah satu guru berinisial M ketika ditemui sorotgunungkidul.com, Sabtu (05/11/2016) siang.

Ia menambahkan bahwa sang Kepala Sekolah sudah tidak masuk kerja sejak Kamis lalu. Ia tidak mengetahui alasan tidak masuk kerjanya D. Namun demikian, ia mendengar kabar bahwa D masih shock dengan kabar laporan polisi yang dilayangkan oleh Kuncup atas dugaan pencabulan.

“Sekarang masih dalam kondisi shock,” imbuh dia.

Selanjutnya, jabatan Kepala Sekolah akan digantikan oleh Wakil kepala Sekolah. Pihak sekolah sendiri masih menunggu instruksi dari yayasan terkait pengisian jabatan Kepala Sekolah pasca mundurnya D.

Sejauh ini, sekolah maupun yayasan menyatakan akan kooperatif dengan pihak kepolisian terkait tindak lanjut laporan Kuncup. Para guru siap jika sewaktu-waktu dipanggil pihak kepolisian untuk bersaksi.

"Kita siap kooperatif," ujarnya singkat. (Huri)
sumber : sorotgunungkidul

Monday, November 7, 2016

Ahok hadapi proses Hukum Al-maidah 51

Ahok Hadapi Proses Hukum Kontroversi Al-Maidah 51


Ahok tiba di Gedung Mabel Polri

Jakarta-- Basuki Tjahaja Purnama berungkali meminta maaf terkait dengan pidoto Al-maidah 51 yang menuai kontroversi di Kepulauan seribu, Jakarta. Ahok kini memenuhi janjinya hadir menjalani rangkaian proses hukum oleh Bareskrim Polri.

Ahok tiba di Gedung Bareskrim Polri (7/11/2016) pada jam 08.12 WIB. Ahok yang mengenakan kemeja batik warna coklat ini hanya melambaikan tangan dan melempar senyuman.

Ahok dilaporkan oleh Novel Bamumin dengan di dampingi Tim Advokat Cinta Tanah Air ke Bareskrim Polri pada Kamis 26 Oktober 2016 lalu. Pelaporan terhadap Ahok lalu muncul dibeberapa Polda hingga 11 laporan. 
Bareskrim kemudian menarik semua penanganan kasus itu ke Mabes.

Namun, Ahok sebelumnya mengatakan tidak ada niat untuk menyinggung Surat Al-Maidah 51 yang berbuntut pada polemik. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk melecehkan Agama Isla maupun Al-qur'an. " Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam, ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf.Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam ataupun Al-qur'an ". kata Ahok.

Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian berjanji penyelesaian kasus penistaan Agama oleh Ahok dalam waktu 2 pekan. Atas proses hukum itu Ahok siap menghadapinya. " Saya juga orang yang taat hukum. Dipanggil, saya datang" kata Ahok.
sumber : detik.com

Saturday, November 5, 2016


 Ustadz Arifin Ilham Jelaskan 
Kronologi Kericuhan di Istana Merdeka


ust Arifin Ilham Ikut Demo Bela Islam II
(mentarisenja12) Jakarta--Ustadz Arifin Ilham menuturkan kronologi awal kericuhan terjadi pada aksi damai bela Islam, di depan Istana Negara, Jumat (4/11). Menurut Ustaz Arifin mengatakan kondisi lapangan cukup kondusif selepas pukul 18.00 WIB atau selepas Maghrib.
"Assalamualaikum, maaf sebelum kita membuat kesimpulan awal, sebetulnya kondisi lapangan cukup kondusif bahkan selepas jam 6 malam. Tidak ada tanda-tanda pembubaran. Awal kerusuhan muncul saat ada provokator di antara massa, akhirnya kawan-kawan HMI terpancing. Massa FPI membuat barikade antara polisi dengan HMI, lalu masa menjadi tenang," kata Arifin lewat broadcast yang diterima Republika.co.id, Jumat.

Beberapa saat kemudian, kata Ustaz Arifin, ada yang kembali memprovokasi. Beberapa ulama dilempar semacam petasan. "Nah inilah yang men-trigger kawan-kawan HMI naik pitam lagi, akhirnya gas air mata ditembakkan, dan malangnya ke panggung ulama," ucap dia.
Ia mendapatkan kabar jika Syaikh Ali Jaber terkena tembakan gas air mata dan dibawa ke rumah sakit. "Massa FPI berusaha untuk menenangkan massa HMI, tapi polisi tidak pandang bulu, semua ditembak gas air mata, akhirnya jadi di luar kendali.

"Sekali lagi, kita doakan semua kaum Muslimin baik pendemo dan aparat agar semuanya berakhir baik. Fitnah dalam situasi seperti ini akan terjadi, banyak bersabar dengan kepala dingin," kata Ustaz Arifin.
sumber : republika.co.id

Peryataan aksi 411 oleh JITU

Pernyataan JITU Aksi 4 November 2016



Habieb Rizieq memimpin aksi bela Islam II
Jakarta (mentarisenja12)-- Aksi unjukrasa damai bela Islam II telah berakhir hari ini (5/11/2016) setelah demonstran melakukan kesepakatan dengan pemerintah yang diwakili oleh MPR dan Komisi III DPR RI. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah, kasus penistaan Al-qur'an yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan segera diproses.

Selama aksi unjukrasa berlangsung, Jurnalis Islam Bersatu (JITU) hadir ditengah-tengah pengunjuk rasa hingga aksi unjuk rasa berakhir, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang terjadi dilapangan mulai dari suasana yang kondusif hingga kerusuhan di menit-menit terakhir.

Berikut pernyataan JITU soal aksi damai Bela Islam II dan kericuhan di menit-menit terakhir yang di terima olehmentarisenja12.

Bismillahirahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan Jurnalis Islam Bersatu, aksi damai Bela Islam II atau aksi bela Al-qur'an pada 4 november 2016 yang dilakukan kurang lebih 1 juta umat muslim, menjelang dan pada saat aksi secara umum berlangsung tertib dan damai. Namun aksi yang penuh kedamaian ini ternoda karena tiba-tiba terjadi kericuhan di menit-menit terakhir. Karena itu, sebagai jurnalis yang berada di tempat kejadian, Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menyamaikan beberapa kesaksian yaitu :
  1. Kami berada di barisan terdepan melihat bahwa insiden di menit-menit terakhir dipicu oleh tindakan Kepolisian yang mengarahkan tembakan gas air mata kearah para ulama yang pada saat itu justru berusaha menenangkan massa yang terprovokasi. Tidak benar bahwa insiden ini diakibatkan oleh peserta aksi.
  2. Kami mendengar dan melihat bagaimana para tokoh ulama dan masyarakat baik dibarisan terdepan sampai terbelakang, berharap dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan tuntutan. Namun kami juga melihat fakta yang tidak adanya tanda-tanda presiden Jokowi akan menemui para peserta aksi.
  3. Kami mendengar dan menyaksikan begitu besarnya keinginan masyarakat Muslim yang melaksanakan aksi maupun yang tidak hadir, untuk menuntut Ahok yang di nilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menistakan Al-qur'an ke pengadilan secepatnya. Karena itu, kami menghimbau kepada para ulama agar tidak berhenti menyuarakan aspirasi umat Islam tersebut.
  4. JITU juga memandang adanya arus ketidak percayaan Umat Islam kepada media-media tertentu. Hal ini dipicu oleh sikap media massa tersebut yang tidak adil dalam memberitakan aksi damai bela Islam. Oleh karena itu, JITU menyerukan agar wartawan tetap bersikap profesional dan dapat menggunakan hati nuraninya dalam membuat berita.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Sabtu 5/11/2016

tertanda

Agus Abdullah
Ketua Umum JITU 

Friday, November 4, 2016

Semangat Amien Rais Demo Jalan kaki peringatkan Jokowi

Semangat Amien Rais Demo : Jalan kaki dan
 Peringatkan Jokowi


Amien rais berada ditengah-tengah demonstran
Jakarta- Dengan menggenggam tongkat bambu kecil, Amien rais melangkah pasti dalam memimpin demo 4 November 2016 untuk memproses hukum atas penistaan agama Islam yang dilakukan Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Amien rais juga lantang berorasi ditengah lautan masa.

Amien rais ikut bergabung dalam aksi yang di gelar oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada Jum'at 4 November 2016 ini.

Mantan ketua MPR yang mengenakan Baju koko warna putih dan peci hitam ini memulai aksinya dengan berjalan kaki dari kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat menuju gedung KKP yang merupakan kantor Bareskrim Polri.

Semangat pantang menyerah, Amien rais melanjutkan aksinya menuju Gedung Balai Kota hingga patung kuda. Amien rais juga menyanyikan lagu Bandung Lautan Api untuk membakar semangat perjuangan para pendemo.

Bagai sayur kurang garam, tidak lengkap rasanya jika Amien rais demo tanpa orasi. Ditengah-tengah para demonstran Amien Rais dengan lantang meminta Presiden Joko Widodo agar menuntaskan kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan Cagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok). " Jokowi jangan main-main dengan kuasa Allah " kata Amien rais dengan tegas dan lantang yang di sambut yel-yel dari masa.

Amien rais juga mengingatkan agar Jokowi jangan salah mengambil keputusan dengan berpihak kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait pernyataannya soal surat Al-maidah 51.

Setelah berorasi, Amien rais melepas lelah, dengan duduk di pembatas jalan di Bundaran Patung kuda.

Amien Rais nyanyi Bandung Lautan Api saat aksi 411

Ditengah Lautan Manusia, 
Amien Rais Nyanyi Bandung Lautan Api

Amien Rais bersama para demonstran
(mentarisenja12)--Mantan Ketua MPR yang juga mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof.Dr.HM. Amien Rais, MA mengikuti aksi damai dalam rangka menuntut Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Jum'at (4/11/2016. Amien rais bergerak bersama ratusan demontran dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat.

Amien Rais bergerak dari kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat jum'at (4/11/2016) selepas shalat jum'at. Ia bergerak ke kantor sementara Bareskrim Polri di Jln.Merdeka Timur, kemudian bergerak bersama masa ke Balaikota, DKI Jakarta.

Sepanjang jalan Amien Rais ikut menyanyikan lagu Bandung Lautan Api bersama para demonstran. Ia juga ikut mengalunkan shalawat bersama- sama dengan para peserta aksi damai.

Kini Amien Rais yang mengkuti aksi damai tersebut sambil memegang tongkat bambu kecil berjalan bersama para demonstran mengarah ke Monas untuk bergabung bersama-sama demontran lainnya.  

200 ribu demo Ahok, biaya 100 Miliar

200 ribu orang Demo Ahok, Biaya 100 Miliar


Demo Ahok, Bela agama Islam 1
KH.Bachtiar Nasir, selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNF-MUI) menyampaikan total dana untuk menyampaikan aspirasi umat Muslim kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama / Ahok pada jum'at (4/11/2016) mencapai 100 miliar.

" Bukan hanya 10 miliar, nyatanya mungkin lebih 100 miliar. Kami di subsidi lebih dari 100 miliar " Ungkapnya dalam konferensi pers di hotel Grand Sahid Jakarta ( 1/11/2016).
Menurutnya dana tersebut berasal dari seluruh rakyat Indonesia yang menjadi donatur untuk digunakan sebagai penyedia dapur umum dan penunjag kesehatan pada aksi 4 november 2016.

"Jumlah massanya 100 ribu, tapi saat ini diperkirakan akan mencapai 200 ribu orang " ungkapnya.
GNPF-MUI yang menjadi penggerak aksi tersebut menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ditangkap dan diproses hukum karena telah melakukan penistaan Agama Islam dan demi tegaknya supremasi hukum dan rasa keadilan dari kekecewaan dari pernyataannya.

Rencana demonstrasi yang mengatasnamakan organisasi keagamaan pada jum'at (4/11/2016) di Istana Negara, Jakarta Pusat dikhawatirkan Ade Komarudin (Akom).
Dia merasa unjuk rasa itu rawan dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk membuat suasana di negeri ini menjadi rusuh dan gaduh.

"Saya takut dan khawatir ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan termasuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali" kata pria yang akrab si sebut Akom dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu (30/10/2016).

Dari berbagai daerah, kata dia,sudah mulai terlihat gerakan-gerakan untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) diproses hukum karena telah diduga menistakan agama Islam.
(sumber tribunnews.com)